AAI Beri Masukan 10 Poin Krusial dalam RUU KUHAP

AAI menyoroti perlindungan kepada Tersangka dan Terdakwa serta peran advokat yang terlihat minim dalam RUU KUHAP.

Komisi III DPR RI terus menggodok penyusunan Revisi UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka mengundang sejumlah stakeholder untuk diminta tanggapan mengenai penyusunan hukum acara tersebut, salah satunya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pimpinan Arman Hanis.

Dalam kesempatan itu, AAI memberikan 10 masukan RUU KUHAP lengkap dengan pasal rumusan RUU yang telah ada beserta permasalahan dan rekomendasi rumusan RUU yang dianggap masih bermasalah. 
​
Pertama, Pasal 22 ayat (3) mengenai penetapan saksi mahkota oleh penyidik. Arman Hanis berpendapat, harus ada pasal tambahan pada ayat (4), yaitu tentang adanya persetujuan penuntut umum. Ini sekaligus meminta agar Pasal 69 RUU yang menyatakan penuntut umum dapat menetapkan saksi mahkota agar dihapus. 

Selengkapnya