ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA
  • Halaman Utama
  • Sejarah AAI
    • Periode 1990-1995
    • Periode 1995-2000
    • Periode 2000-2010
    • Periode 2010-2015
    • Periode 2015-2020
    • Periode 2022-2027
  • Struktur Kepengurusan
    • Formasi Kepengurusan
    • Ketua Umum & Wakil Ketua Umum
    • Sekretaris Jenderal & Wakil Sekretaris Jenderal
    • Bendahara Umum & Wakil Bendahara Umum
    • Koordinator Wilayah
    • Bidang-Bidang Keorganisasian
      • Bidang Organisasi dan Keanggotaan
      • Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Kerjasama Universitas
      • Bidang Ujian Advokat dan Sertifikasi
      • Bidang Magang dan Pengangkatan Advokat
      • Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Profesi
      • Bidang Kajian Hukum Dan Sosialisasi Peraturan
      • Bidang Pembelaan Organisasi Dan Anggota
      • Bidang Pembelaan Masyarakat
      • Bidang Perempuan, Perlindungan Anak dan Disabilitas
      • Bidang Kerjasama Dengan Pemerintah
      • Bidang Kerja Sama Dengan Non Pemerintah
      • Bidang Luar Negeri
      • Bidang Humas dan Informasi Teknologi
      • Bidang Olahraga, Seni dan Budaya
      • Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat
  • Dewan & Komisi
    • Dewan Penasehat
    • Dewan Kehormatan
    • Komisi Pengawas
  • Daftar DPC AAI
  • Regulasi
    • AD/ART
    • Peraturan DPP AAI
    • Undang-Undang Advokat
    • Kode Etik Advokat
  • Surat Keputusan
    • Surat Keputusan MenkumHam
    • Surat Keputusan Internal
  • Keanggotaan
    • Registrasi Anggota Baru
    • Registrasi Ulang Anggota
  • Pendidikan
    • Pendidikan Calon Advokat
      • Pengumuman dan Jadwal Pendidikan Profesi Advokat
      • Pengumuman Ujian Profesi Advokat
      • Pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat
      • Pengumuman Pelantikan/Penyumpahan Advokat
    • Pendidikan Berkelanjutan Advokat
  • Berita DPP AAI
  • Galeri Kegiatan dan Informasi Seputar Advokat
  • Publikasi
    • Jurnal
    • Buku
    • Majalah
  • Sekretariat
  • AAI Official Merchandise
  • Halaman Utama
  • Sejarah AAI
    • Periode 1990-1995
    • Periode 1995-2000
    • Periode 2000-2010
    • Periode 2010-2015
    • Periode 2015-2020
    • Periode 2022-2027
  • Struktur Kepengurusan
    • Formasi Kepengurusan
    • Ketua Umum & Wakil Ketua Umum
    • Sekretaris Jenderal & Wakil Sekretaris Jenderal
    • Bendahara Umum & Wakil Bendahara Umum
    • Koordinator Wilayah
    • Bidang-Bidang Keorganisasian
      • Bidang Organisasi dan Keanggotaan
      • Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Kerjasama Universitas
      • Bidang Ujian Advokat dan Sertifikasi
      • Bidang Magang dan Pengangkatan Advokat
      • Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Profesi
      • Bidang Kajian Hukum Dan Sosialisasi Peraturan
      • Bidang Pembelaan Organisasi Dan Anggota
      • Bidang Pembelaan Masyarakat
      • Bidang Perempuan, Perlindungan Anak dan Disabilitas
      • Bidang Kerjasama Dengan Pemerintah
      • Bidang Kerja Sama Dengan Non Pemerintah
      • Bidang Luar Negeri
      • Bidang Humas dan Informasi Teknologi
      • Bidang Olahraga, Seni dan Budaya
      • Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat
  • Dewan & Komisi
    • Dewan Penasehat
    • Dewan Kehormatan
    • Komisi Pengawas
  • Daftar DPC AAI
  • Regulasi
    • AD/ART
    • Peraturan DPP AAI
    • Undang-Undang Advokat
    • Kode Etik Advokat
  • Surat Keputusan
    • Surat Keputusan MenkumHam
    • Surat Keputusan Internal
  • Keanggotaan
    • Registrasi Anggota Baru
    • Registrasi Ulang Anggota
  • Pendidikan
    • Pendidikan Calon Advokat
      • Pengumuman dan Jadwal Pendidikan Profesi Advokat
      • Pengumuman Ujian Profesi Advokat
      • Pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat
      • Pengumuman Pelantikan/Penyumpahan Advokat
    • Pendidikan Berkelanjutan Advokat
  • Berita DPP AAI
  • Galeri Kegiatan dan Informasi Seputar Advokat
  • Publikasi
    • Jurnal
    • Buku
    • Majalah
  • Sekretariat
  • AAI Official Merchandise

Berita DPP AAI

Asosiasi Advokat Indonesia Minta Pengesahan RKUHAP Tak Dipaksakan

7/23/2025

 
Picture
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mencatat sejumlah pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dibahas di Komisi III DPR.

Ketua DPP AAI, Arman Hanis meminta pengesahan RKUHAP jangan dipaksakan. Terlebih sejumlah klausul dalam naskah DPR dan pemerintah masih terdapat persoalan terkait hak asasi manusia dan due process of law.

"Kami dari AAI melakukan kajian terhadap DIM Juni 2025 dan memberikan 10 catatan krusial dan rekomendasi terhadap penguatan RUU KUHAP," kata Arman dalam keterangannya, Selasa (22/7).


"Kami menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang berisiko terhadap terlanggarnya Hak Asasi Manusia dan prinsip Due Process of Law," ujarnya menambahkan.
Selengkapnya

AAI Beri Masukan 10 Poin Krusial dalam RUU KUHAP

7/22/2025

 
AAI menyoroti perlindungan kepada Tersangka dan Terdakwa serta peran advokat yang terlihat minim dalam RUU KUHAP.
Picture
Komisi III DPR RI terus menggodok penyusunan Revisi UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka mengundang sejumlah stakeholder untuk diminta tanggapan mengenai penyusunan hukum acara tersebut, salah satunya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pimpinan Arman Hanis.

Dalam kesempatan itu, AAI memberikan 10 masukan RUU KUHAP lengkap dengan pasal rumusan RUU yang telah ada beserta permasalahan dan rekomendasi rumusan RUU yang dianggap masih bermasalah. 
​
Pertama, Pasal 22 ayat (3) mengenai penetapan saksi mahkota oleh penyidik. Arman Hanis berpendapat, harus ada pasal tambahan pada ayat (4), yaitu tentang adanya persetujuan penuntut umum. Ini sekaligus meminta agar Pasal 69 RUU yang menyatakan penuntut umum dapat menetapkan saksi mahkota agar dihapus. 
Selengkapnya

5 Masalah Krusial dalam Draf RUU KUHAP Menurut AAI

7/22/2025

 
Picture
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang dipimpin Arman Hanis menyampaikan catatan kritis terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam surat resmi kepada Komisi III DPR RI. Meski mendukung pembaruan KUHAP yang telah berusia 44 tahun, AAI menegaskan pengesahan tidak boleh dipaksakan jika masih mengandung masalah hak asasi manusia. "Kami menyadari Indonesia membutuhkan hukum acara pidana baru, namun pengesahan RUU KUHAP tidak boleh dipaksakan jika masih ada persoalan terkait HAM dan due process of law," kata Ketua DPP AAI Arman Hanis, seusai mengikuti RDPU di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (21/7).
Selengkapnya

AAI Gelar Munaslub 2025, Bahas Jalan Rekonsiliasi Tiga Kubu

5/15/2025

 
Picture
RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) resmi menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) AAI 2025 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). 

Forum ini mengusung tema “AAI Bersatu: Menjunjung Tinggi Integritas Profesi, Persatuan Organisasi, dan Perlindungan Anggota” sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan persatuan organisasi yang tengah ditempuh oleh tiga kubu AAI.
Munaslub ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakermas) AAI yang digelar pada 12 Desember 2023 lalu. 
​
Dalam forum tersebut, DPP AAI menyepakati rencana penyelenggaraan Munaslub Bersama AAI, yang akan menjadi momentum rekonsiliasi antara tiga kepemimpinan AAI, yaitu Arman Hanis, Dr. Palmer Situmorang, dan Dr. Ranto P. Simanjuntak.
Selengkapnya

Asosiasi Advokat Indonesia Siapkan Munaslub Rekonsiliasi 3 Kubu

5/15/2025

 
Picture
Jakarta - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tengah menyiapkan rekonsiliasi terhadap 3 kubu AAI. Ketiga kubu AAI sepakat bersatu dengan merevisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
​

Tiga kubu AAI yang sepakat bersatu itu adalah kubu Arman Hanis, Palmer Situmorang, dan Ranto Simanjuntak. Hal itu disampaikan Arman Hanis dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (15/5/2025).

"Diusungnya tema Munaslub AAI 2025 kita kali ini tidak lepas dari semangat dan momentum yang telah dicapai dari rencana rekonsiliasi bersama dengan AAI di bawah kepemimpinan Bapak Palmer Situmorang dan Bapak Ranto P. Simanjuntak," kata Arman Hanis dalam sambutannya.
Selengkapnya

Sekjen DPP AAI Dorong Advokat untuk Aktif di Pro Bono Awards 2024

11/7/2024

 
Dengan berpartisipasi, para advokat dapat memberikan inspirasi bagi rekan seprofesi, termasuk advokat muda yang akan meneruskan tanggung jawab ini di masa mendatang.
Picture
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI), Bobby R. Manalu, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Pro Bono Awards oleh Hukumonline Desember mendatang. Menurutnya, ajang ini sangat penting untuk mengapresiasi para advokat yang konsisten menjalankan panggilan profesinya melalui layanan Pro Bono.

​"Pro Bono Awards adalah ajang yang memberikan apresiasi pada advokat yang tak kenal lelah menjalankan kewajiban Pro Bono mereka. Meski para advokat ini melakukannya bukan untuk sekadar penghargaan, penghargaan ini penting untuk terus mendorong semangat dan ketekunan mereka,” ujar Bobby saat ditemui Hukumonline di Jakarta, Kamis (7/11).
Selengkapnya

Perkuat Persatuan dan Bahas Isu Strategis, AAI Gelar Rapimnas 2023 di Jakarta

12/12/2023

 
Picture
JAKARTA - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai 11-12 Desember 2023 ini selenggarakan di Jakarta. Mengangkat tema “Merajut Kembali Kemesraan AAI Demi Tegaknya Organisasi Advokat Modern Penjaga Negara Hukum” Rapimnas AAI 2023 digelar pada hari pertama, Senin, 11 Desember 2023.

Sedangkan, pada hari kedua ini kegiatan diisi dengan Rapat Kerja Nasional AAI yang mengangkat tema "Menguatkan Kembali Peran AAI Sebagai Penjaga Marwah Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi”.

Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Arman Hanis mengatakan, rapimnas merupakan kesempatan emas untuk membahas berbagai hal penting bersama-sama. Termasuk membahas tentang strategi untuk mengatasi perpecahan yang terjadi, merumuskan langkah-langkah yang akan diambil berkaitan perkara-perkara di PTUN, dan membangun fondasi yang kokoh untuk menyatukan kembali AAI ke depannya.

Selengkapnya

AAI Agendakan Munaslub Bersama Penyatuan Tiga Kubu Paling Lambat Awal 2025

12/12/2023

 
Picture
Jakarta, Gatra.com – Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) kubu Ketua Umum (Ketum) Arman Hanis menggelar Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rapimnas dan Rakernas). Salah satu agenda pentingnya, adalah mewujudkan rekonsiliasi penyatuan 3 kubu AAI melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Kami [tiga kubu AAI] akan bersatu dan menyelenggarakan munaslub bersama paling lambat kuartal pertama 2025,” kata Arman dalam konferensi pers usai membuka Rapimnas dan Rakernas AAI di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (11/12).

Ia menjelaskan, rokonsiliasi tersebut merupakan amanah dari Musyawarah Nasional (Munas) AAI pihaknya di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), setahun lalu. Amanah tersebut untuk menyatukan AAI yang terpecah tiga pascamunas di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

“Alhamdulillah sampai hari ini sudah menemukan titik terang dan target kami tiga AAI atau tiga yang terpecah kemarin itu, paling lambat di akhir 2024 atau kuartal pertama 2025, kami akan bersatu dan menyelenggarakan munaslub bersama,” ujarnya.     
Selengkapnya

Satu Suara, Seluruh DPC AAI Pimpinan Arman Hanis Rekomendasi Lanjutkan Proses Rekonsiliasi AAI

12/12/2023

 
Lebih dari 20 DPC yang mengikuti Rapimnas AAI 2023 yang telah digelar sejak Senin kemarin sepakat memberikan rekomendasi bagi pengurus DPP melanjutkan proses rekonsiliasi dan konsolidasi AAI yang terpecah.
Picture
Lebih dari 20 DPC yang mengikuti Rapimnas AAI 2023 yang telah digelar pada Senin (11/12) kemarin di Hotel Aryaduta Menteng sepakat memberikan rekomendasi bagi pengurus DPP melanjutkan proses rekonsiliasi dan konsolidasi AAI yang terpecah.

Perdana di bawah kepemimpinan Arman Hanis, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2023. Dihadiri lebih dari 20 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Rapimnas yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng itu membahas sejumlah agenda.

​
Berupa pembahasan mengenai perkembangan rekonsiliasi AAI, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, upaya hukum dan alternatif pelaksanaannya; konsolidasi DPC AAI dan PLT DPC AAI; pendaftaran ulang anggota dan iuran anggota; serta pembentukan Pusat Bantuan Hukum di setiap DPC AAI.
Selengkapnya

Asosiasi Advokat Indonesia Gelar Rapimnas dan Rakernas 2023

12/12/2023

 
Picture
HARIAN PELITA — Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) & Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Acara berlangsung selama dua hari (11-12 Desember 2023) ini diselenggarakan di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Arman Hanis SH mengatakan, Rapimnas ini adalah kesempatan emas untuk membahas berbagai hal penting bersama-sama.

“Kita berdiskusi mengenai strategi untuk mengatasi perpecahan yang terjadi, merumuskan langkah-langkah yang akan kita ambil berkaitan perkara kita di PTUN, dan membangun fondasi yang kokoh untuk menyatukan kembali AAI ke depannya,” tutur Arman.

​Sementara mengenai Rakernas, Arman menyampaikan bahwa akan dilakukan pemaparan mengenai kinerja dan pencapaian Dewan Pimpinan Pusat AAI selama satu tahun terakhir.
Selengkapnya
<<Previous
Alamat Sekretariat DPP AAI

Lippo Thamrin 11th Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 20
Jakarta 10350, Indonesia



Kontak Sekretariat DPP AAI

​Telepon
+622129712288

Whatsapp
+6282112695080
Mari Terhubung
​
© 2022 Asosiasi Advokat Indonesia All Rights Reserved. 
  • Halaman Utama
  • Sejarah AAI
    • Periode 1990-1995
    • Periode 1995-2000
    • Periode 2000-2010
    • Periode 2010-2015
    • Periode 2015-2020
    • Periode 2022-2027
  • Struktur Kepengurusan
    • Formasi Kepengurusan
    • Ketua Umum & Wakil Ketua Umum
    • Sekretaris Jenderal & Wakil Sekretaris Jenderal
    • Bendahara Umum & Wakil Bendahara Umum
    • Koordinator Wilayah
    • Bidang-Bidang Keorganisasian
      • Bidang Organisasi dan Keanggotaan
      • Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Kerjasama Universitas
      • Bidang Ujian Advokat dan Sertifikasi
      • Bidang Magang dan Pengangkatan Advokat
      • Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Profesi
      • Bidang Kajian Hukum Dan Sosialisasi Peraturan
      • Bidang Pembelaan Organisasi Dan Anggota
      • Bidang Pembelaan Masyarakat
      • Bidang Perempuan, Perlindungan Anak dan Disabilitas
      • Bidang Kerjasama Dengan Pemerintah
      • Bidang Kerja Sama Dengan Non Pemerintah
      • Bidang Luar Negeri
      • Bidang Humas dan Informasi Teknologi
      • Bidang Olahraga, Seni dan Budaya
      • Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat
  • Dewan & Komisi
    • Dewan Penasehat
    • Dewan Kehormatan
    • Komisi Pengawas
  • Daftar DPC AAI
  • Regulasi
    • AD/ART
    • Peraturan DPP AAI
    • Undang-Undang Advokat
    • Kode Etik Advokat
  • Surat Keputusan
    • Surat Keputusan MenkumHam
    • Surat Keputusan Internal
  • Keanggotaan
    • Registrasi Anggota Baru
    • Registrasi Ulang Anggota
  • Pendidikan
    • Pendidikan Calon Advokat
      • Pengumuman dan Jadwal Pendidikan Profesi Advokat
      • Pengumuman Ujian Profesi Advokat
      • Pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat
      • Pengumuman Pelantikan/Penyumpahan Advokat
    • Pendidikan Berkelanjutan Advokat
  • Berita DPP AAI
  • Galeri Kegiatan dan Informasi Seputar Advokat
  • Publikasi
    • Jurnal
    • Buku
    • Majalah
  • Sekretariat
  • AAI Official Merchandise